Larompong Selatan, A24Media – Pemerintah Kecamatan Larompong Selatan menggelar Temu Warga dan Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di kawasan Wisata Pannori, Desa Temboe, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu. Kegiatan tersebut menjadi wadah dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk membahas secara menyeluruh mekanisme Program Keluarga Harapan (PKH), kriteria penerima manfaat, hingga pentingnya akurasi data dalam penyaluran bantuan sosial. (Senin, 13/7)
Sebanyak 203 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengikuti kegiatan tersebut. Hadir dalam kegiatan itu Camat Larompong Selatan H. Muh. Anshari Djafar, S.Hut., M.M., Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Larompong Selatan Ismail Patang bersama seluruh pendamping PKH, Kepala Desa Temboe Abdul Azis Tajuddin, S.H., beserta perangkat desa, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, serta personel Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu.
Dalam laporannya, Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Larompong Selatan, Ismail Patang, menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban penerima manfaat PKH maupun BPNT.
Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk mengingatkan masyarakat agar terus memperbarui data sosial ekonomi sehingga bantuan yang disalurkan pemerintah benar-benar diterima oleh keluarga yang memenuhi syarat.
Sementara itu, Kepala Desa Temboe, Abdul Azis Tajuddin, S.H., berharap proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan dapat terus dilakukan secara objektif, transparan, dan berkelanjutan.
“Data yang akurat menjadi kunci agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh bantuan dari pemerintah secara tepat sasaran,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Camat Larompong Selatan H. Muh. Anshari Djafar, S.Hut., M.M. menegaskan bahwa Program Keluarga Harapan bukan sekadar bantuan tunai, melainkan investasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga.
“PKH harus menjadi jembatan menuju kehidupan yang lebih baik. Bantuan ini hendaknya dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan anak, kesehatan keluarga, dan kebutuhan dasar lainnya, bukan untuk pengeluaran yang bersifat konsumtif. Harapan kita, keluarga penerima manfaat dapat semakin mandiri dan sejahtera,” tegas Camat.
Dalam pemaparannya, Camat juga mengupas secara rinci mekanisme penetapan penerima PKH yang kini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ia menjelaskan bahwa sasaran utama penerima PKH berasal dari masyarakat yang berada pada Desil 1 dan Desil 2, yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Sedangkan masyarakat yang berada pada Desil 3 masih dapat dipertimbangkan sebagai penerima apabila memenuhi ketentuan pemerintah dan memiliki komponen PKH, seperti ibu hamil, balita, anak usia sekolah, lanjut usia, maupun penyandang disabilitas berat.
Meski demikian, Camat menekankan bahwa status desil bukan satu-satunya penentu penerima bantuan.
“Penetapan penerima tetap melalui proses verifikasi dan validasi data, melihat kepemilikan komponen penerima manfaat, serta disesuaikan dengan kuota yang ditetapkan pemerintah,” jelasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk memiliki kesadaran dan kejujuran dalam memperbarui data sosial ekonomi.
“Apabila kondisi ekonomi keluarga sudah meningkat dan dinilai mampu, maka sudah sepatutnya memberi kesempatan kepada saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Semangat gotong royong dan kejujuran dalam memperbarui data menjadi fondasi agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran,” tambah H. Muh. Anshari Djafar.
Suasana kegiatan semakin mengharukan ketika BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada dua ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Ahli waris Yunus, seorang nelayan yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di laut, menerima santunan sebesar Rp223 juta. Sementara ahli waris Sanuddin menerima santunan sebesar Rp42 juta.
Penyerahan santunan tersebut menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada para pekerja dan keluarganya.
Melalui kegiatan Temu Warga ini, Pemerintah Kecamatan Larompong Selatan berharap masyarakat semakin memahami kebijakan PKH dan BPNT, lebih tertib dalam memperbarui data sosial ekonomi, serta bersama-sama mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, adil, transparan, dan mampu mendorong kemandirian keluarga menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Humas Kecamatan Larompong Selatan
Komentar