Luwu, A24 Media – Ratusan warga Desa Lengkong, Kecamatan Bua, yang didominasi oleh kaum ibu, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Desa Lengkong pada Senin (03/02/2025).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap pengangkatan Arzi Zakaria sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Lengkong. Warga menilai pengangkatan tersebut berpotensi memicu konflik sosial di tengah masyarakat.
Aksi protes ini berlangsung bersamaan dengan jadwal serah terima jabatan antara Arzi Zakaria dan mantan Kepala Desa, H. Muhammad Satti Abdul Latif. Massa aksi meneriakkan penolakan terhadap keputusan tersebut, dengan yel-yel, “Tolak bidan jadi kepala desa! Apakah tidak ada ASN lain di Kecamatan Bua yang lebih layak?”
Anto, salah satu perwakilan demonstran, menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan Pj Bupati Luwu yang menunjuk Arzi Zakaria, seorang tenaga medis, sebagai Plt Kepala Desa Lengkong.
“Luwu masih kekurangan tenaga kesehatan, apalagi Bidan Arzi bertugas di Bastem. Mengapa bukan pegawai dari Kantor Camat Bua yang ditunjuk?” ujar Anto.
Selain latar belakang profesi, warga menilai pengangkatan Arzi Zakaria sarat dengan kepentingan tertentu. Arzi diketahui merupakan istri ketiga dari anggota DPRD Luwu, Desi Patantan, dari Fraksi NasDem, yang juga mantan Kepala Desa Lengkong. Warga khawatir, kepemimpinan Arzi akan memicu konflik di desa tersebut, mengingat banyak kerabat suaminya dan istri pertama Desi Patantan yang tinggal di Desa Lengkong.
Sementara itu, Pj. Bupati Luwu, Drs. Muh. Saleh, saat dikonfirmasi mengenai hal ini, menyatakan,
“Besok akan dibahas terkait permasalahan ini.” ujar PJ Bupati Luwu.
Selain itu, beredar isu bahwa Surat Keputusan (SK) pengangkatan Arzi Zakaria diduga palsu. Pj. Bupati Drs. Muh. Saleh menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan SK pengangkatan Plt. Kepala Desa tersebut.
Jika SK pengangkatan Arzi Zakaria terbukti palsu, hal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana. Selain itu, dugaan adanya persekongkolan dalam proses pengangkatan Arzi Zakaria juga akan menjadi sorotan lebih lanjut.
Aksi ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi serta keabsahan proses pengangkatan pejabat desa di wilayah tersebut. Warga Desa Lengkong berharap pemerintah daerah dapat memberikan solusi yang adil dan tidak memicu perpecahan di tengah masyarakat. (***)
Komentar