Bupati Luwu, Patahudding, resmi menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Kabupaten Luwu Tahun 2026 pada Rapat Paripurna DPRD Luwu yang digelar di Ruang Sidang Paripurna, Rabu (26/11/2025). Usai penyerahan dokumen, rapat dilanjutkan dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Dalam sambutan pengantarnya, Bupati menegaskan bahwa penyusunan RAPBD merupakan bagian strategis dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, RAPBD tidak sekadar memuat rincian anggaran, tetapi juga mencerminkan arah pembangunan serta komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa sinergi dan penyelarasan kebijakan pemerintah daerah telah dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kedua dokumen tersebut telah disepakati bersama DPRD sebagai dasar penyusunan RAPBD 2026. Perumusan APBD 2026 juga berpedoman pada RKPD 2026 dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan nasional, kebijakan provinsi, serta aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui mekanisme perencanaan partisipatif.
Bupati kemudian menyampaikan gambaran umum RAPBD 2026. Pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp1,373 triliun lebih, turun dibanding target APBD Pokok 2025 akibat kebijakan efisiensi dan penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat.
Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1,379 triliun lebih, juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Adapun pembiayaan netto daerah diperkirakan sebesar Rp6 miliar yang bersumber dari SILPA tahun 2025.
Ia menambahkan bahwa rincian lengkap rancangan anggaran tercantum dalam dokumen resmi RAPBD, dan hal-hal yang masih membutuhkan penjelasan dapat didiskusikan bersama perangkat daerah pada tahap pembahasan. Bupati juga mendorong perangkat daerah agar tetap kreatif dan inovatif dalam menghadapi keterbatasan fiskal tanpa mengurangi kualitas layanan publik.
“Semoga pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2026 dapat berlangsung lancar, produktif, dan penuh semangat kemitraan, sehingga melahirkan APBD yang realistis, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Luwu,” ujarnya.
Komentar