LUWU, A24MEDIA – Aksi demonstrasi yang digelar Organisasi Masyarakat Solidaritas Islam Luwu Raya (SILU RAYA) bersama sejumlah elemen masyarakat menyebabkan terhentinya arus lalu lintas di Jalan Trans Sulawesi. Lokasi aksi berada di pintu masuk Kota Belopa, tepatnya di wilayah Desa Cimpu dan Desa Kasiwiang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Rabu (21/1/2026).
Unjuk rasa tersebut merupakan bentuk tekanan kepada pemerintah pusat agar segera merealisasikan agenda pemekaran wilayah, khususnya pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya. Massa mulai menutup akses jalan sekitar pukul 12.00 Wita dengan membentangkan spanduk berukuran besar serta meletakkan potongan kayu melintang di badan jalan, sehingga kendaraan dari dua arah tidak dapat melintas.
Penutupan jalan tersebut mengakibatkan kemacetan panjang pada jalur Makassar–Palopo maupun sebaliknya, bahkan sempat menyebabkan arus lalu lintas lumpuh total. Kendati demikian, sebagian pengguna jalan masih dapat melintas melalui jalur alternatif di jalan desa Kasiwiang yang terhubung ke Desa Malela.
Situasi di lokasi aksi sempat memanas setelah massa membakar sejumlah ban bekas di tengah jalan. Kepulan asap hitam tebal menutupi ruas jalan dan menambah ketegangan suasana. Aparat kepolisian terlihat berjaga di sekitar lokasi guna menjaga keamanan dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Koordinator aksi SILU RAYA, Abdul Samad, menyampaikan bahwa tuntutan pembentukan Provinsi Luwu Raya bukanlah aspirasi baru, melainkan keinginan lama masyarakat yang hingga kini belum mendapat kepastian dari pemerintah pusat. Ia menilai pemekaran wilayah sudah menjadi kebutuhan mendesak, mengingat luasnya kawasan Luwu Raya yang mencakup Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, serta rencana pembentukan Kabupaten Luwu Tengah.
“Pemekaran Provinsi Luwu Raya adalah sebuah keniscayaan. Wilayah ini sangat luas, kaya sumber daya alam, dan didukung sumber daya manusia yang mampu untuk berdiri sebagai provinsi sendiri,” ujar Samad dalam orasinya.
Ia menegaskan bahwa aksi tersebut bukan dilakukan secara spontan, melainkan bagian dari rangkaian perjuangan panjang yang telah dipersiapkan secara matang oleh SILU RAYA bersama berbagai elemen masyarakat.
Lebih lanjut, Samad mengungkapkan bahwa puncak perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya akan dilaksanakan pada 23 Januari 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Luwu dan Hari Perjuangan Rakyat Luwu.
“Provinsi Luwu Raya adalah harga mati. Aksi hari ini hanyalah bagian dari rangkaian perjuangan. Tanggal 23 Januari nanti akan menjadi momentum puncak sekaligus catatan sejarah bagi masyarakat Luwu,” tegasnya.
Sementara itu, tokoh pemuda Luwu, Ismail Wahid, yang turut hadir dalam aksi tersebut menilai bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya merupakan langkah konstitusional yang memiliki dasar historis dan yuridis yang kuat. Menurutnya, gagasan pemekaran bukan didorong oleh emosi sesaat maupun kepentingan kelompok tertentu.
“Pembentukan Provinsi Luwu Raya adalah perjuangan konstitusional. Ini bukan ambisi sempit dan bukan pula sentimen kedaerahan. Gagasan ini bahkan telah dideklarasikan sejak 1959 melalui pertemuan antara Andi Djemma dan Presiden Soekarno,” ungkap Ismail.
Ia berharap pemerintah pusat dapat lebih peka melihat dinamika sosial serta aspirasi masyarakat Luwu Raya yang terus berkembang dan menguat dari waktu ke waktu.
Aksi pemblokiran jalan tersebut berlangsung hingga sekitar pukul 15.00 Wita. Arus lalu lintas kembali normal setelah Ketua dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Luwu turun langsung menemui massa aksi. Kehadiran para wakil rakyat tersebut mendapat sambutan positif dari peserta unjuk rasa.
Menarik perhatian, sejumlah anggota DPRD Luwu terlihat mengenakan ikat kepala bertuliskan “Luwu Tengah” sebagai bentuk simbolik dukungan terhadap perjuangan pemekaran wilayah, baik pembentukan Provinsi Luwu Raya maupun Kabupaten Luwu Tengah.
Komentar