Palopo, A24 Media — Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo, Sulawesi Selatan, berakhir ricuh pada Senin (01/09/2025).
Massa berhasil menduduki gedung dewan dan merusak ruang paripurna.
Kericuhan pecah sekitar pukul 16.00 WITA, saat ratusan mahasiswa memaksa masuk ke dalam kompleks DPRD di Kelurahan Rampoang, Kecamatan Wara Utara. Aparat kepolisian yang berjaga tidak mampu menahan desakan massa. Begitu memasuki ruang sidang, demonstran membanting meja dan kursi, serta mencoret-coret dinding dengan kata-kata kasar.
Tidak berhenti di dalam ruangan, massa juga melontarkan batu ke arah fasad gedung. Kaca jendela pecah berkeping-keping, sementara serpihannya berserakan di halaman kantor DPRD.
Untuk membubarkan massa, aparat menembakkan gas air mata sebanyak lima kali. Namun, aksi saling lempar batu justru terus berlangsung. Situasi semakin memanas ketika sejumlah oknum diduga memprovokasi massa, sehingga pelemparan bom molotov hingga senjata tradisional papporo pun terjadi.
Kapolres Palopo, AKBP Dedi Surya Dharma yang berada di lokasi meminta anggotanya tetap tenang menghadapi mahasiswa.
“Jangan tersulut emosi, kendalikan diri, itu adik kalian,” serunya di tengah kericuhan.
Meski begitu, ia menegaskan pelaku perusakan akan diburu dan diproses hukum.
Bentrok tersebut juga menyebabkan jatuhnya korban. Seorang jurnalis media daring terluka akibat terkena proyektil papporo dan dilarikan ke rumah sakit. Seorang anak kecil ikut terkena gas air mata, sementara beberapa mahasiswa mengalami luka akibat lemparan batu dan gas.
Personel TNI turut dikerahkan untuk meredam bentrokan, mengamankan aset negara, sekaligus memisahkan massa mahasiswa dengan warga yang terlibat dalam aksi saling lempar. Hingga pukul 17.45 WITA, situasi masih tegang dengan sejumlah mahasiswa bertahan di jalan poros Kota Palopo.
Wakil Wali Kota Palopo, Akhmad Syarifuddin, bersama Kapolres dan Dandim 1403 Palopo Letkol Inf. Windra tampak mendampingi aparat di lokasi usai Salat Magrib.
Aksi mahasiswa ini sejatinya digelar untuk menyuarakan sembilan tuntutan, antara lain penghapusan tunjangan DPR, pemerataan pembangunan sekolah, pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga desakan pencopotan Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Komentar