JAKARTA, A24Media – Dinamika menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan semakin menghangat. Mantan Wali Kota Makassar dua periode, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), resmi memperoleh diskresi atau persetujuan khusus dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk maju sebagai bakal calon Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan.
Penyerahan surat diskresi tersebut berlangsung di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (24/6/2026) malam. Surat itu diterima langsung oleh IAS dan disaksikan sejumlah petinggi Partai Golkar, di antaranya Sekretaris Jenderal Partai Golkar M. Sarmuji, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Wihaji, Bendahara Umum Partai Golkar Sari Yuliati, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, Nurdin Halid, Supriansa, serta sejumlah kader senior lainnya.
Pemberian diskresi tersebut menjadi momentum penting dalam kontestasi internal Partai Golkar Sulsel. Selama beberapa bulan terakhir, IAS disebut menghadapi sejumlah kendala administratif yang berpotensi menghambat langkahnya untuk bertarung dalam Musda Golkar Sulsel.
Plt Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulsel, Rahman Pina, membenarkan adanya penyerahan diskresi dari Ketua Umum DPP Partai Golkar kepada IAS.
“Tadi malam setelah pleno di DPP, Ketum Pak Bahlil menyerahkan diskresi kepada Pak IAS,” ujar Rahman Pina saat dikonfirmasi.
Meski demikian, Rahman mengaku belum mengetahui secara rinci isi maupun substansi surat diskresi yang diberikan oleh DPP Partai Golkar tersebut.
“Saya belum mengetahui secara detail isi suratnya,” katanya.
Keluarnya diskresi tersebut sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang berkembang terkait peluang IAS untuk maju dalam Musda Golkar Sulsel. Berdasarkan aturan organisasi Partai Golkar, calon Ketua DPD tingkat provinsi diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk pernah menjadi pengurus partai dalam satu periode kepengurusan atau lima tahun terakhir, memiliki jenjang kaderisasi yang memadai, serta memperoleh dukungan dari pemilik suara sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada aspek inilah IAS dinilai menghadapi tantangan karena tidak tercatat sebagai pengurus aktif dalam satu periode kepengurusan terakhir serta belum memiliki dukungan formal yang cukup dari DPD II kabupaten/kota maupun organisasi sayap partai.
Namun, peluang tersebut tetap terbuka melalui mekanisme diskresi yang diatur dalam Peraturan Organisasi Petunjuk Pelaksanaan Partai Golkar Nomor 02/DPP/GOLKAR/IV/2025 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Daerah. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa calon yang belum memenuhi sejumlah syarat tertentu dapat tetap maju apabila memperoleh persetujuan langsung dari Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Sejumlah kader Golkar menilai keputusan tersebut menunjukkan keinginan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk menghadirkan Musda Golkar Sulsel yang kompetitif dan memberikan ruang kepada seluruh kader potensial untuk berkompetisi secara sehat.
IAS sendiri bukan sosok baru di Partai Golkar Sulawesi Selatan. Selain pernah menjabat sebagai Wali Kota Makassar selama dua periode, ia juga pernah menjadi figur penting dalam struktur Partai Golkar Sulsel sebelum sempat vakum akibat dinamika politik dan persoalan hukum yang dihadapinya beberapa tahun lalu.
Dalam beberapa tahun terakhir, IAS kembali aktif membangun komunikasi dan konsolidasi dengan kader-kader Golkar di berbagai daerah. Namanya pun mulai mencuat sebagai salah satu kandidat kuat menjelang pelaksanaan Musda Golkar Sulsel.
Keluarnya surat diskresi dari DPP Partai Golkar dinilai menjadi sinyal kuat bahwa peluang IAS untuk kembali mengambil peran strategis di tubuh Partai Golkar kini semakin terbuka.
Meski telah mengantongi restu dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, IAS masih harus menghadapi tahapan politik berikutnya, termasuk membangun dukungan dari para pemilik suara yang akan menentukan arah kepemimpinan Golkar Sulawesi Selatan dalam Musda mendatang.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, IAS belum memberikan keterangan resmi terkait isi surat diskresi yang diterimanya maupun langkah politik yang akan ditempuh setelah memperoleh persetujuan khusus dari DPP Partai Golkar.
Dengan keluarnya diskresi tersebut, satu hambatan besar yang selama ini membayangi langkah IAS telah teratasi. Peta persaingan menuju kursi Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan pun dipastikan berubah dan kontestasi Musda diperkirakan akan berlangsung semakin dinamis serta kompetitif.
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Google
Komentar